Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan daerah.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat berhadapan dengan berbagai jenis pajak, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Namun, tidak semua pajak tersebut dikelola oleh pemerintah yang sama. Secara umum, sistem perpajakan Indonesia membedakan pajak berdasarkan pihak yang memungutnya menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pajak pusat dikelola pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dikelola pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Perbedaan ini penting dipahami karena menentukan siapa yang mengelola pajak, ke mana penerimaan pajak masuk, jenis pajak yang dikenakan, serta ke mana masyarakat harus mengurus kewajiban perpajakannya.
Apa Itu Pajak Pusat?
Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sejumlah pajak pusat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan.
Pajak pusat berlaku dalam kerangka nasional. Artinya, ketentuan mengenai pajak tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, bukan berdasarkan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Beberapa jenis pajak yang termasuk pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan atau PPh, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu, serta Bea Meterai.
DJP juga menyebut PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebagai bagian dari pajak pusat.
Pajak pusat memiliki cakupan yang luas karena penerimaannya berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan pemerintah pusat dan masuk dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Apa Itu Pajak Daerah?
Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan jenis pajaknya.
Berbeda dengan pajak pusat yang masuk dalam sistem penerimaan pemerintah pusat, penerimaan pajak daerah menjadi bagian dari keuangan daerah dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.
Ketentuan pajak daerah saat ini antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Berdasarkan kerangka UU HKPD, terdapat pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah tidak hanya terletak pada nama pajaknya. Ada beberapa aspek penting yang membedakan keduanya.
1. Perbedaan Pihak yang Memungut
Perbedaan paling mendasar adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak.
Pajak pusat berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Administrasinya berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak dan unit pelayanan perpajakan seperti Kantor Pelayanan Pajak atau KPP.
Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangannya.
Pemerintah provinsi mengelola jenis pajak yang menjadi kewenangannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Jadi, ketika seseorang membayar PPh, kewajiban tersebut berkaitan dengan sistem pajak pusat. Ketika seseorang membayar PKB, kewajibannya berkaitan dengan pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah.
2. Perbedaan Wilayah Pengelolaan
Pajak pusat memiliki kerangka pengelolaan secara nasional. Ketentuannya berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia dan tidak ditentukan secara terpisah oleh setiap daerah.
Pajak daerah memiliki hubungan lebih langsung dengan wilayah pemerintahan daerah.
Jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan dalam kerangka peraturan nasional, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan pemerintah mana yang memiliki kewenangan atas jenis pajak tertentu.
3. Perbedaan Jenis Pajak
Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat berbeda dengan jenis pajak daerah.
Untuk pajak pusat, masyarakat mengenal antara lain:
- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Bea Meterai
- PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
DJP menjelaskan bahwa jenis-jenis tersebut merupakan bagian dari pajak yang dikelola pemerintah pusat.
Sementara itu, pajak daerah dibagi lagi berdasarkan tingkat pemerintahan.
Pajak yang menjadi kewenangan provinsi berdasarkan UU HKPD antara lain:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Adapun pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota antara lain:
- PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Opsen PKB
- Opsen BBNKB.
4. Perbedaan Penggunaan Penerimaan
Perbedaan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan.
Penerimaan dari pajak pusat menjadi bagian dari penerimaan negara dan masuk dalam kerangka APBN. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintah pusat serta pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara nasional.
Sementara itu, pajak daerah menjadi bagian dari penerimaan daerah. Penerimaannya digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui mekanisme anggaran daerah.
Dengan demikian, perbedaan pajak pusat dan pajak daerah juga dapat dilihat dari tingkat pemerintahan yang mengelola penerimaannya.
5. Perbedaan Tempat Pengurusan
Pajak pusat dan pajak daerah juga dapat berbeda dalam hal tempat pelayanan administrasinya.
Administrasi pajak pusat berkaitan dengan unit pelayanan DJP, seperti KPP dan KP2KP, serta unit vertikal DJP lainnya.
Sementara itu, urusan pajak daerah dilakukan melalui perangkat atau unit pelayanan pemerintah daerah yang menangani jenis pajak tersebut.
Contohnya, urusan Pajak Kendaraan Bermotor berkaitan dengan layanan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Begitu pula PBB-P2 dan BPHTB yang pengelolaannya berada di tingkat kabupaten/kota.
6. Perbedaan Dasar Pengaturan
Pajak pusat dan pajak daerah sama-sama memiliki dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan kewenangan dan jenis pajaknya berbeda.
Pajak pusat diatur melalui berbagai peraturan perpajakan nasional. Sementara pajak daerah saat ini memiliki landasan penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
UU HKPD mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kewenangan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Tabel
Agar lebih mudah dipahami, berikut ringkasan perbedaannya:
| Aspek | Pajak Pusat | Pajak Daerah |
|---|---|---|
| Pengelola | Pemerintah pusat | Pemerintah daerah |
| Pelaksana utama | DJP untuk pajak yang menjadi kewenangannya | Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan |
| Cakupan | Nasional | Wilayah daerah |
| Penerimaan | Bagian dari penerimaan negara/APBN | Bagian dari penerimaan daerah/APBD |
| Contoh | PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai | PKB, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame |
| Dasar pengaturan | Peraturan perpajakan nasional | UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya |
| Pelayanan | KPP, KP2KP, dan unit DJP lainnya | Unit pelayanan pemerintah daerah terkait |
Perlu diperhatikan bahwa tabel tersebut merupakan gambaran umum. Jenis pajak dan kewenangan dapat berubah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari
Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Saat Menerima Penghasilan
Seseorang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain yang memenuhi ketentuan perpajakan dapat memiliki kewajiban PPh.
PPh termasuk pajak pusat. Karena itu, pengelolaannya berada dalam sistem perpajakan pusat.
Saat Membeli Barang atau Jasa yang Terutang PPN
Dalam transaksi yang merupakan objek PPN, pajak yang dikenakan merupakan pajak pusat.
PPN termasuk salah satu pajak yang dikelola dalam sistem perpajakan nasional.
Saat Membayar Pajak Kendaraan
Ketika seseorang memiliki kendaraan bermotor dan memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak, kewajiban PKB berkaitan dengan pajak daerah.
PKB merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan UU HKPD.
Saat Membayar PBB-P2
PBB sering menimbulkan kebingungan karena istilah PBB digunakan untuk beberapa sektor.
PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 telah menjadi pajak daerah DJP menjelaskan bahwa pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan sejak 1 Januari 2010. Sementara PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap termasuk pajak pusat.
Ini merupakan salah satu contoh paling jelas mengapa masyarakat perlu melihat sektor dan objek pajak, bukan hanya nama “PBB”.
Pajak Restoran Bukan Sama dengan PPN
Contoh lain yang sering menimbulkan kebingungan adalah pembayaran ketika makan di restoran.
Masyarakat terkadang menganggap semua pungutan yang tertulis sebagai “pajak” merupakan PPN. Padahal, makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran dan usaha sejenis memiliki ketentuan tersendiri dalam sistem perpajakan.
DJP menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, rumah makan, dan usaha sejenis dikecualikan dari PPN berdasarkan ketentuan PPN.
Pajak atas konsumsi tersebut dapat menjadi bagian dari pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, istilah pada struk pembayaran perlu diperhatikan agar tidak langsung menyamakan pajak daerah dengan PPN.
Apakah Satu Transaksi Bisa Terkena Pajak Pusat dan Pajak Daerah?
Jawabannya bergantung pada objek dan ketentuan pajaknya.
Pajak pusat dan pajak daerah mempunyai objek serta kewenangan yang berbeda. DJP menjelaskan bahwa atas suatu objek pajak tidak begitu saja dikenakan dua pajak yang berbeda.
Contoh yang diberikan DJP adalah konsumsi makanan dan minuman di restoran yang termasuk dalam ketentuan pajak daerah, bukan sekaligus PPN atas objek yang sama.
Namun, dalam satu kegiatan ekonomi seseorang atau badan dapat saja memiliki beberapa kewajiban pajak yang berbeda apabila terdapat objek pajak yang berbeda.
Karena itu, jangan hanya melihat aktivitasnya, tetapi lihat objek pajak, subjek pajak, jenis pajak, serta ketentuan yang berlaku.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membedakan Pajak Pusat dan Daerah
Ada beberapa kesalahpahaman yang cukup umum.
- Pertama, menganggap semua pajak dikelola oleh DJP. Padahal, pajak daerah berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
- Kedua, menganggap semua PBB merupakan pajak pusat. Faktanya, PBB-P2 merupakan pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan tetap menjadi pajak pusat.
- Ketiga, menganggap pajak restoran sama dengan PPN. Keduanya memiliki dasar pengaturan dan kewenangan yang berbeda.
- Keempat, menganggap pajak daerah hanya terdiri dari pajak kendaraan. Padahal, berdasarkan UU HKPD, jenis pajak daerah jauh lebih beragam.
- Kelima, menganggap semua pungutan pemerintah sebagai pajak. Padahal, pajak dan retribusi memiliki karakteristik berbeda. DJP menjelaskan bahwa retribusi berkaitan dengan pembayaran atas jasa atau layanan tertentu, sedangkan pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar.
Mengapa Perbedaan Ini Penting Dipahami?
Memahami perbedaan pajak pusat dan pajak daerah membantu masyarakat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dan instansi yang tepat ketika membutuhkan informasi.
Jika berkaitan dengan PPh, PPN, PPnBM, atau Bea Meterai, pembahasan umumnya berada dalam ranah pajak pusat.
Jika berkaitan dengan PKB, PBB-P2, BPHTB, atau jenis pajak daerah lainnya, masyarakat perlu melihat kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
Pemahaman tersebut juga membantu menghindari kesalahan ketika mencari informasi mengenai tarif, prosedur pembayaran, dokumen, maupun tempat pelayanan.
Terlebih lagi, beberapa jenis pajak daerah memiliki ketentuan yang berkaitan dengan karakteristik dan kebijakan daerah. Karena itu, untuk urusan pajak daerah, masyarakat sebaiknya memeriksa informasi resmi pemerintah daerah tempat objek pajak berada.
Cara Mudah Mengingat Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Cara sederhana untuk mengingatnya adalah dengan melihat tiga pertanyaan.
Pertama, siapa yang memungut?
Jika kewenangannya berada pada pemerintah pusat, masuk kategori pajak pusat. Jika kewenangannya berada pada pemerintah daerah, masuk kategori pajak daerah.
Kedua, jenis pajaknya apa?
PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai merupakan contoh pajak pusat. PKB, PBB-P2, BPHTB, dan berbagai jenis pajak daerah merupakan contoh pajak daerah.
Ketiga, ke mana penerimaannya dikelola?
Pajak pusat berkaitan dengan penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak daerah menjadi bagian dari penerimaan daerah dalam APBD.
Dengan tiga pertanyaan tersebut, masyarakat akan lebih mudah membedakan keduanya.
Kesimpulan
Pajak pusat dan pajak daerah sama-sama merupakan bagian penting dalam sistem keuangan pemerintah, tetapi keduanya memiliki perbedaan dari sisi kewenangan, pengelola, jenis pajak, wilayah pengelolaan, administrasi, dan penggunaan penerimaan.
Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui sistem perpajakan nasional dan mencakup antara lain PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, serta PBB untuk sektor tertentu.
Sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Salah satu hal yang penting diingat adalah bahwa nama pajak yang sama-sama menggunakan istilah tertentu tidak selalu berarti berada di bawah pengelola yang sama.
PBB-P2, misalnya, merupakan pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan merupakan pajak pusat.
Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat dapat lebih mudah menentukan jenis kewajiban pajak, mencari informasi yang tepat, dan menghubungi instansi yang sesuai ketika membutuhkan pelayanan perpajakan.
Baca Juga : Jenis Jenis Pajak yang Wajib Diketahui Masyarakat Indonesia
